Payung Hukum, Dilema Pembangunan dan Lingkungan (2-habis)

12376847_1067169733347443_1566116638361666376_n
Foto by detikcom

Logika kebijakan dan peraturan perundangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bukanlah untuk menghalangi aktivitas pembangunan. Untuk itulah dilakukan zonasi. Keliru jika dianggap kawasan pesisir dan pulau-pulau tidak boleh atau haram dilakukan pembangunan atau bahkan reklamasi sekalipun. Pembangunan penting, tetapi perlu pertimbangan-pertimbangan dari seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan, baik aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan lingkungan bahkan budaya. Barangkali informasi ini yang mesti diluruskan dan disampaikan sebagai bahan sekaligus kontra-argumentasi kepada para pemerhati lingkungan.

Bagaimanapun, dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengharuskan adanya dokumen RTRW yang disahkan oleh Pemerintah Propinsi, dalam bentuk Perda. Kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta memberi pelajaran penting kepada banyak daerah. Bahwa kekosongan hukum sebelum disahkannya Perda RZWP3K dapat diisi dengan Perda Rencana Tataruang (Monggo yang ahli Tataruang).

Pertanyaan pentingnya, bagaimana nasib pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah lain di Indonesia?

Dari sisi kebijakan, sudah barang tentu memiliki potensi masalah yang hampir tak berbeda dengan Jakarta. Boleh jadi aroma kongkalingkong dalam proses penyusunan dokumen perencanaan amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi hal biasa, dan tentu ini tidak bisa diabaikan. DKI Jakarta sudah membuktikan. Banyak daerah di Indonesia yang patut disorot, utamanya soal prosedur hukum penerbitan perizinan usaha atau kegiatan wilayah pesisir. Belum lagi perubahan kewenangan dari UU 27 Tahun 2007 ke UU Nomor 1 Tahun 2014 juga menarik untuk ditelusuri oleh KPK. Mengapa? Karena kewenangan pengelolaan wilayah pesisir yang sebelumnya dibawah kendali pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan RZWP3K untuk 1/3 kewenangan Propinsi justru ditarik ke tingkat Propinsi seluruhnya dan hanya menyisahkan hak usul kabupaten.

Baca juga:  Women's Relay Competition

Selain kebijakan, sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi dalam menopang pembangunan di daerah menjadi persoalan tersendiri. Jangan sampai daerah berhenti membangun hanya karena urusan ketentuan peraturan perundangan yang ruwet dan menaikan asam urat itu. Namun jangan pula pembangunan yang justru merusak lingkungan justru digelorakan pemerintah daerah, seperti pembangunan wilayah pesisir kabupaten Muna ini. Keselarasan menjadi kata kunci semangat pembangunan ke depan.

Namun demikian, melihat fenomena yang ada boleh jadi setiap kepala daerah potensial terjerat kasus hukum serupa. Belum lagi mekanisme pengajuan beberapa izin mesti melalui Kementerian terkait dengan leading sektornya KKP. Sebagai contoh Penetapan Zona Konservasi Laut Daerah atau kebijakan pengelolaan lainnya.

Sudahkah sesuai prosedur perundangan?

Saya hanya kaget saja, tiba-tiba pada satu gugusan pulau di perairan Sulawesi Tenggara ini, sebut saja di Selat… (yah yang itulah saya maksud) ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Lho kok bisa? Padahal setahu saya, draf naskah akademik Rancangan Perda RZWP3K daerah ini baru diajukan 2015 lalu dan belum dilakukan pembahasan Raperda, tapi penetapan kawasan konservasi lautnya sudah diterbitkan sejak sebelum 2013 lalu. Ah.. rasanya bukan hanya reklamasi Pantai Utara Jakarta yang bikin saya lagi-lagi #GagalPaham tapi juga permainan sulap yang apik dan aduhai ini.

Dari sisi semangat konservasi dan perlindungan sumberdaya laut, kebijakan ini patut diapresiasi karena ini hal positif. Tapi apakah kebijakan daerahmu itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang ada, utamanya UU 27 tahun 2007?

Rochmady
Founder Mokesano Institut
Direktur Center Study for Coastal and Isle (CSCI)

Image courtesy of Rochmady | SCofCI Indonesia

Komentar anda

komentar

Powered by Facebook Comments

Rochmady

Penikmat kopi tubruk | Pencinta sastra, puisi, dan sejarah | Direktur Executive Study Center of Coastal and Isle | Pendiri Mokesano Institut | Editor in-Chief AkuatikIsle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EISSN: 2598-8298)