MENEMBUS BATAS; Refleksi dan Telaah Kritis STIP Wuna

dsc_1464.jpg
Suasana Kantor STIP Wuna (Foto by Rochmady)

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan dan peserta didik.

Bertitik tolak pada Undang-Undang Sisdiknas yang baru, pelaksanaan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pada gilirannya, pelaksanaan pendidikan tinggi di daerah menjadi bagian dari tanggung jawab pengembangan daerah dimana lembaga pendidikan itu berdomisili. Dengan semangat Otonomi Daerah, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi di daerah berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas yang baru telah mengamanatkan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat berlaku sebagai regulator dan sekaligus sebagai users, terhadap proses dan pengembangan berbagai perguruan tinggi pada masing-masing daerah yang tetap mengedepankan pendidikan berbasis pada sumberdaya lokal.

Upaya penyediaan, peningkatan dan pengembangan dan atau perubahan lembaga pendidikan tinggi di daerah khususnya di Kabupaten Muna memiliki tantangan sekaligus peluang tersendiri baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal kelembagaan, beberapa kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan tinggi adalah peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta adanya keinginan untuk melakukan perubahan bentuk dan pengembangan kelembagaan ketingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini melahirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi kelembagaan pendidikan tinggi itu sendiri untuk melakukan perbaikan secara kedalam, terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Hambatan yang lebih spesifik dari komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tenaga pendidik yang tentunya daerah memiliki keterbatasan daya dukung sumberdaya manusia untuk menunjang proses dan pengembangan pendidikan tinggi. Hambatan ini menjadi tantangan baru sekaligus sebagai peluang yang cukup besar bagi lembaga pendidikan tinggi dalam upaya perubahan dan pengembangan pelaksanaan pendidikan untuk merekrut tenaga-tenaga muda yang lebih kompeten dan energik di bidang masing-masing terkait potensi daerah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.

Secara eksternal kelembagaan, di daerah Kabupaten Muna belum tersedia suatu lembaga pendidikan yang bertaraf Nasional maupun Internasional sebagaimana amanat Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Suatu tantangan sekaligus peluang bagi kelembagaan pendidikan tinggi untuk melakukan perubahan dan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi yang pada gilirannya akan menunjang peningkatan peran serta dari stakeholder dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain beberapa tantangan dan peluang tersebut, ada masalah yang cukup aktual dan meresahkan masyarakat, seperti pemberian gelar-gelar instan, pembuatan skripsi atau tesis palsu bahkan disertasi palsu, ijazah palsu dan lain-lain. Dengan semangat Undang-Undang Sisdiknas yang baru, masalah-masalah ini telah diatur dan diancam sebagai tindak pidana dengan sanksi yang juga telah ditetapkan, akan tetapi praktek ini terus terjadi di berbagai lingkungan perguruan tinggi hingga masih cenderung menghantui masyarakat, terlebih bagi mereka yang memang mengikuti proses pendidikan itu dengan baik.

dsc_1467.jpg
Halaman kampus STIP Wuna Raha (Foto by Rochmady)

Peran Pemerintah Daerah
Pertanggungjawaban penyediaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan tinggi di daerah yang berbasis pada sumberdaya lokal daerah mutlak dilakukan. Penyediaan, peningkatan pelayanan dan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan tinggi di daerah khususnya di Kabupaten Muna menyisahkan berbagai masalah dan tentunya tersimpan suatu peluang dan harapan untuk dikembangkan.

Berbagai masalah yang muncul salah satu diantaranya adalah banyaknya usia belajar khususnya yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, lebih memilih belajar di luar daerah dibanding dengan memilih perguruan tinggi lokal.

Salah satu langkah terobosan yang sering disampaikan oleh Bupati Muna adalah peningkatan atau dalam bahasa Peraturan Kementerian Pendidikan No 234/U/2000 disebut sebagai perubahan bentuk perguruan tinggi. Yang akan dikembangkan adalah Sekolah Tinggi Pertanian Wuna menjadi bentuk Universitas. Melihat potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Muna, harapan ini menjadi sesuatu yang tidak berlebihan oleh karena cukup strategis dengan potensi yang cukup besar khususnya di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, peternakan dan pengembangan sektor usaha dan jasa lainnya.

Secara kuantitatif, upaya penyediaan, peningkatan dan pengembangan maupun perubahan bentuk perguruan tinggi menjadi cukup beralasan.  Hal ini dapat kita lihat dari jumlah sekolah dan siswa yang ada. Khusus pada level pendidikan menengah atas yang akan mengisi kebutuhan mahasiswanya.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna menunjukkan bahwa jumlah lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah menengah atas (SMA) pada tahun 2006/2007 mencapai 40 unit dengan jumlah siswa sebanyak 12.583 orang dengan rata-rata siswa sebanyak 314,58 orang per sekolah.

Tahun 2008/2009 jumlah tersebut mengalami penurunan dan tersisa 39 unit sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 12.138 orang dengan rata-rata siswa per sekolah sebanyak 311,23 orang per sekolah. Untuk lembaga pendidikan pada level pendidikan tinggi, dirasakan belum terjadi peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dimana jumlah perguruan tinggi terdapat 3 kelembagaan pendidikan tinggi, yakni STAI Syarif Muhammad dengan jumlah mahasiswa sebanyak 692 orang pada tahun 2009/2010 dan sebanyak 689 orang pada tahun 2010/2011. Untuk Sekolah Tinggi Pertanian Wuna memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 618 orang pada tahun ajaran 2009/2010 dan sebanyak 720 orang pada tahun ajaran 2010/2011. Untuk lembaga pendidikan tinggi AKPER Reformasi, BPS belum merilis data jumlah mahasiswanya pada tahun yang sama.

Secara kualitatif dapat kita katakan bahwa jumlah lembaga pendidikan menengah sebanyak 39 unit menunjukkan bentuk pelayanan pendidikan yang sudah menjangkau hingga daerah-daerah kecamatan yang selama ini sulit untuk mengakses pendidikan menengah atas, terlihat dengan begitu besarnya jumlah siswa yang ada. Sementara kelembagaan pendidikan tinggi di daerah menunjukkan jumlah yang minim dibandingkan dengan peminat perguruan tinggi lain, sebut saja misalnya lembaga pendidikan tinggi lain yang membuka kelas jauh di daerah ini baik pada level sarjana maupun pascasarjana.

Jika kita berspekulasi bahwa dari 12.138 orang siswa yang tersebar pada 39 SMA menamatkan siswa pada setiap tahunnya masing-masing 100 orang siswa saja, maka secara keseluruhan terdapat 3.900 orang yang siap melanjutkan pendidikan dan atau mencari lapangan pekerjaan. Jika kita berspekulasi lebih jauh, para siswa yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebesar 50% di perguruan tinggi keluar daerah dan 30% mencari kerja dan sisanya putus sekolah, maka kita tentu dapat menghitung jumlah perekonomian yang seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dengan menyediakan ataupun mengembangkan suatu bentuk pendidikan tinggi di daerah dengan kualifikasi yang setara dengan pendidikan tinggi yang ada diluar daerah.

Baca juga:  Teens use apps to keep secrets?

Logika sederhana yang dapat kita gunakan untuk mencoba sedikit memahami fenomena maraknya mahasiswa kelas jauh dan lembaga pendidikan tinggi lain di luar daerah tersebut membuka mata kita perihal begitu besarnya jumlah uang yang berasal dari masyarakat di daerah ini yang membawa uangnya ke daerah lain untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Lihat saja misalnya, 50% dari 3.900 orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sebesar 1.950 orang.

Jika setiap orang kemudian menghabiskan anggaran pembiayaan pendidikan sebesar Rp.500.000,- saja pada setiap bulannya di luar pembiayaan SPP, maka setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 975.000.000,- dan setiap tahunnya dapat anda hitung sendiri. Dana sebesar itu mengalir dari kantong-kantong para orang tua yang sebagian besar berprofesi sebagai pegawai negeri.  Angka sebesar itu bagi kami bukan angka yang sedikit jika dibandingkan dengan PDRB daerah yang cenderung lebih kecil khususnya pada sektor penerimaan perdagangan, hotel dan restorant yang hanya mencapai Rp.576.387.430,- pada tahun 2010.

Jika sekiranya di daerah ini terdapat satu bentuk kelembagaan pendidikan tinggi dengan kualifikasi yang setara dengan lembaga pendidikan yang ada diluar, maka dapat kita pastikan angka-angka tersebut diatas tidak akan keluar daerah.  Selain itu pula anggaran sebesar itu akan membiayai dan menggenjot sektor-sektor penerimaan daerah. Selain itu, keinginan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan pendidikan yang pada gilirannya akan meningkatkan keberdayaan ekonominya, menitipkan suatu harapan yang menjadi sebuah tantangan besar bagi lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Harapan besar masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk memajukkan perekonomian masyarakat dalam bentuk perumusan dan pengimplementasian suatu upaya kebijakan dan program yang dapat menyentuh langsung persoalan menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah hari ini. Selain itu, harapan masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilannya melalui lembaga pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat diwujudkan, oleh karena belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

Dengan berbagai masalah sekaligus tantangan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat perlu merapatkan barisan untuk menyusun suatu langkah-langkah strategis dan taktis serta cerdas untuk mengupayakan berbagai hal termasuk di dalamnya tetap mengupayakan tersedianya suatu lembaga pendidikan tinggi yang bertaraf Nasional dan bahkan Internasional guna menunjang pembangunan di daerah. Upaya dimaksud mesti disusun dalam satu kerangka dan semangat untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah daerah mesti melakukan langkah terobosan dengan perubahan terhadap kemudahan dan murahnya dalam mengakses pendidikan baik itu pendidikan dasar, menengah dan lebih khusus pendidikan tinggi.

Perubahan dimaksud adalah bukan hanya perubahan yang sifatnya hanya bergantinama dan bentuk semata, akan tetapi mesti ada perubahan yang lebih mendasar. Perubahan mendasar dimaksud adalah perubahan cara pandang (paradigma) dan manajemen pelaksanaan pendidikan. Untuk itu, maka dibutuhkan suatu kepemimpinan yang visioner dan berwibawa.

Perubahan bentuk STIP Wuna menjadi Universitas, harapankah?
Seiring dengan perjalanan waktu, Sekolah Tinggi Pertanian Wuna telah mengambil peran dalam perkembangan maupun stagnasi pendidikan dan perekonomian daerah. Lembaga pendidikan tinggi ini berada di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan, baik itu perubahan pola pikir hingga perubahan tata laku dan perubahan aspek-aspek produksi.  Pada kenyataannya, lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Pertanian Wuna telah ikut berperan dalam menghasilkan dan mengawal perubahan sosial masyarakat.

Transformasi dan perubahan secara internal maupun secara eksternal kelembagaan, dapat berupa transformasi dan perubahan cara pandang maupun transformasi dan perubahan skill dan teknologi dalam mengolah sumberdaya alam di daerah hal ini ditunjukkan dengan banyaknya alumni perguruan tinggi ini yang berperan di pemerintahan. Peningkatan dan perbaikan yang telah dilakukan selama ini semestinya ikut mentransformasikan lembaga pendidikan itu sendiri untuk memperbaiki diri dan lingkungannya menjadi lembaga pendidikan setingkat Universitas.

Secara internal, transformasi dan perubahan perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas dimestikan dengan memenuhi prasyarat pendukung perbaikan dari segi akreditasi untuk program studi yang dikelola harus terakreditasi dengan baik.  Selain itu kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi tidak boleh diabaikan. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan akan adanya fasilitas perpustakaan, laboratorium dan sarana ruang belajar mengajar dan ruang kreatifitas mahasiswa dan dosen yang memadai, seperti unit-unit kegiatan mahasiswa dan lebaga-lembaga kajian yang merupakan pengejawantahan dari pendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi.  Untuk skala STIP Wuna maupun AKPER Reformasi, prasyarat pendukung tersebut belum memadai bahkan tidak ada. Terlebih harapan untuk melakukan perubahan dan pengembangan bentuk perguruan tinggi tersebut untuk menjadi Universitas.

Menjadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna harus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis demi mencapai keinginan untuk menjadikan lembaga ini menjadi Universitas.

Diantara langkah-langkah tersebut adalah :

Pertama, STIP Wuna harus memperbaiki aspek manajemen dan mekanisme kerja kelembagaan, agar seluruh proses yang terjadi lebih menunjukkan nuansa akademisnya.

Kedua, sesegera mungkin menyelesaikan masalah dan hal-hal yang terkait dengan sumberdaya dosen dan tenaga pendidik yang dimiliki. Oleh karena, masih banyaknya tenaga pengajar yng berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah.

Ketiga, sesegara mungkin memperbaiki aspek sumberdaya modal untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan.

Ketika hal tersebut tidak dapat berjalan sepihak tanpa mendapat dukungan berarti baik dari masyarakat sebagai input proses maupun dari pemerintah daerah sebagai users output prosesnya.

Percepatan perubahan bentuk menuju Universitas, apakah hanya sebuah mimpi?

[SRM]

Komentar anda

komentar

Powered by Facebook Comments

Rochmady

Penikmat kopi tubruk | Pencinta sastra, puisi, dan sejarah | Direktur Executive Study Center of Coastal and Isle | Pendiri Mokesano Institut | Editor in-Chief AkuatikIsle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EISSN: 2598-8298)