BELAJAR DARi KONTU UNTUK NIPA-NIPA; Refleksi Perebutan Lahan di Muna

sengketa-lahan-ilust-300x219
Ilustrasi

Madhy Kheken 31 Januari 2009. Mengapa Kontu?, karena Kontu telah menjadi potret gagalnya penanganan perlindungan hutan yang mengkambing hitamkan masyarakat, penegakan hukum dan pengakuan hak-hak masyarakat sebagai bagian dari alam. Pada kasus Kontu, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga, karena telah menjadi bahan pembicaraan nasional ketika itu. Media telah menjadikannya sebagai isu nasional dalam upaya penanganan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang akan melakukan perlindungan hutan dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya disekitar kawasan hutan lindung.

Kini kasus Kontu telah berlalu, walaupun berakhir dengan hasil yang sangat memilukan bagi warga, penderitaan, korban harta benda dan menyisakan kekecewaan, tanpa ada relokasi bagi warga masyarakat yang telah lama hidup disekitar kawasan hutan lindung. Bahkan ganti rugi atas harta benda warga yang merupakan hasil jerih payah mereka tidak ada. Disisi lain, banyak yang memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah berhasil melakukan upaya pelestarian kawasan hutan lindung.

Hari ini kembali bergema kasus serupa yakni Nipanipa. Nipanipa akan menjadi potret baru, memperlihatkan kepada kita semua terhadap model penanggulangan persoalan, apakah masyarakat dan pemerintah dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik atau tidak. Kebiasaan model penyelesaian sepihak, menganggap pihak lain tidak berarti apa-apa dan tidak perlu didengar yang harus ditepis. Kontu dan Nipanipa sebagai kasus yang hampir sama atau bahkan mungkin setara pada level akar persoalan yang terjadi pada kedua daerah ini, yakni upaya pelestarian kawasan hutan lindung yang telah dirambah oleh masyarakat.

Sebuah Ironi, jika dalih perlindungan kawasan hutan harus menelan korban manusia yang seharusnya hidup harmonis dengan alam. Dalam beberapa pandangan menilai bahwa kawasan lindung khususnya kawasan hutan lindung harus benar-benar clean dari aktivitas manusia didalamnya. Upaya perlindungan suatu kawasan konservasi harus tetap melibatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem. Jika kita memahami dengan benar apa yang menjadi prinsip dasar dari ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara mahluk hidup dan mahluk tak hidup, dan hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan mahluk hidup lainnya, baik secara langsung mapun tidak langsung dengan parameter semakin heterogen sebuah ekosistem, maka semakin mapan ekosistem tersebut. Dalam paradigma sistem hal ini dibahas tuntas bagaimana proses interaksi antara berbagai elemen ekologi.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor utama gagalnya pelestarian lingkungan hidup secara nasional. Pertama adalah tidak adanya program pemerintah yang mampu mengontrol dan mengevaluasi kawasan hutan lindung dalam menyusun rencana tindak lanjut terhadap apa yang telah ada, guna memperbaharui program perlindungan kawasan hutan secara terus menerus (sustainable). Kedua adalah tidak adanya advokasi kepentingan masyarakat yang ada di kawasan hutan lindung. Hal ini penting, karena masyarakat pada umumnya tidak pernah dilibatkan dalam upaya pelestarian suatu kawasan konservasi. Ketiga, oleh karena masyarakat tidak terlibat dalam upaya perlindungan kawasan konservasi, mengakibatkan dukungan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan (kawasan lindung) hampir, bahkan tidak ada sama sekali. Kenyataan ini telah menjadi kendala bagi semua elemen dalam upaya pelestarian kawasan lindung (kawasan konservasi) terkhusus pemerintah.

Begitu kompleksnya persoalan pelestarian lingkungan saat ini, utamanya pada kawasan lindung seperti pada kedua daerah tersebut terlebih jika ditarik dan dibawa-bawa pada persoalan lain. Oleh karena terlalu banyaknya kepentingan yang ikut nimbrung guna meloloskan kepentingan segelintir orang saja. Jika kita lihat dengan pandangan yang murni terhadap penyelesaian persoalan perlindungan hutan, maka langkah yang akan diambil tidak akan merugikan siapapun.

Berangkat dari hal itu, maka perlu kiranya kita menyikapi kasus Nipanipa dengan pikiran yang jernih. Kini Kasus Nipanipa sedang menggeliat walaupun tidak separah Kasus Kontu. Pada beberapa sisi, kasus Nipanipa memang tidak sama dengan kasus Kontu tetapi ada beberapa persamaan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah rujukan.

Pertama, ancaman warga Nipanipa untuk melakukan perlawanan terhadap keinginan pemerintah dalam melakukan pengosongan lahan, di Kontu hal ini juga terjadi. Warga Kontu berkeras untuk tidak meninggalkan lokasi dengan berbagai pertimbangan, walaupun toh hasilnya wargapun tetap harus angkat kaki.

Kedua, warga tidak mendapat ganti rugi atas harta benda yang mereka miliki. Ini menjadi sebuah alasan penting bagi warga, karena toh walaupun dipindahkan kemanapun asalkan mendapat ganti rugi yang setimpal, warga mau meninggalkan lokasi.

Ketiga, tidak ada proses dialog antara pemerintah dengan warga guna mencari solusi penyelesaian kasus tersebut. Ini menjadi faktor kunci, karena apabila dilakukan proses dialog maka kedua hal tersebut tidak dapat terjadi, minimal resiko yang muncul bisa lebih kecil. Selain itu juga pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap manfaat maupun landasan dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengosongan lahan.

Ketiga alasan inilah yang kemudian harus dijadikan sebagai bahan pijakan oleh pemerintah maupun warga masyarakat agar segera mungkin membuka kran dialog agar masalah ini tidak berlarut-larut. Artinya, proses pengosongan lahan sebagai upaya pelestarian kawasan hutan lindung Tahura Murhum (Tahura Nipanipa) tetap terlaksana, sementara warga masyarakat penghuni kawasan tersebut tetap bisa melangsungkan hidupnya. Akan tetapi, apabila salah satu kepentingan mendominasi kepentingan yang lain maka kehawatiran terhadap ancaman perlawanan warga benar-benar akan terjadi. Bukan tidak mungkin, dengan berbagai tekanan yang terjadi saat ini, dapat menjadi pemicu munculnya konflik vertikal antara warga dan pemerintah daerah terlebih belum adanya komunikasi antara warga dengan pemerintah.

Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya kasus Nipanipa disikapi melalui jalan dialog. Masing-masing pihak seharusnya dapat mempertimbangkan untung-rugi dari sikap mengeras dan tak mau bicara. Tentunya kita semua berharap agar kasus Nipanipa tidak seperti Kontu yang berakhir tragis. Mari urai benang kusut perbedaan dengan kebesaran hati masing-masing. Jika anda bukan bagian dari penyelesaian, maka anda merupakan bagian dari masalah. [SRM]

***

Image courtesy of Rochmady | SCofCI Indonesia

Komentar anda

komentar

Powered by Facebook Comments

Baca juga:  Bersabar Bersyukur dan Bersyukur Bersabar

Rochmady

Penikmat kopi tubruk | Pencinta sastra, puisi, dan sejarah | Direktur Executive Study Center of Coastal and Isle | Pendiri Mokesano Institut | Editor in-Chief AkuatikIsle: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EISSN: 2598-8298)